Puluhan ribu warga Sunni memblokade rute perdagangan utama Irak
menuju Suriah dan Yordania, Rabu, hari keempat demonstrasi menentang
Perdana Menteri Nuri al-Maliki.
Unjuk kekuatan besar-besaran itu
menandai peningkatan protes yang meletus pekan lalu setelah pasukan Irak
menangkap para pengawal Menteri Keuangan Rafaie Esawi (Sunni).
“Rakyat
ingin menjatuhkan rejim,” teriak ribuan pemrotes di wilayah berpenduduk
Sunni, Anbar, mengumandangkan slogan yang digunakan dalam pemberontakan
rakyat yang menggulingkan para pemimpin Tunisia, Mesir, Libya dan
Yaman.
Dengan
mengibarkan bendera lama Irak yang diganti setelah pemerintah Saddam
Hussein (Sunni) digulingkan oleh invasi pimpinan AS pada 2003, pemrotes
duduk di jalan, menutup rute perdagangan utama antara Irak, Yordania dan
Suriah.Protes lain yang lebih kecil diadakan di kota Samarra di provinsi berpenduduk Sunni, Salahuddin, yang terletak di dekat Anbar.
Penahanan
para pengawal Esawi dilakukan beberapa jam setelah Presiden Jalal
Talabani, seorang Kurdi yang menjadi penengah antara kelompok-kelompok
Sunni, Syiah dan Kurdi, pergi ke Jerman untuk perawatan karena penyakit
stroke yang bisa mengakhiri pengaruhnya atas perpolitikan Irak.
Dalam
pernyataan kepada para pemrotes, Esawi mengatakan, penahanan
pengawalnya bermotif politis dan Maliki dengan sengaja menyulut
perselisihan.
Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang
menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari
negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan
kepada pasukan Irak.
Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.
Perdana
Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan
penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan
berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah
pemimpin Sunni.
Para ulama Sunni memperingatkan bahwa Maliki
sedang mendorong perpecahan sektarian, dan pemrotes memadati jalan-jalan
Irak dengan membawa spanduk yang mendukung Hashemi dan mengecam
pemerintah.
Pejabat-pejabat Irak mengeluarkan surat perintah
penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada 19 Desember 2011
setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan
teroris.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jendral
Adel Daham mengatakan pada jumpa pers, pengakuan para tersangka yang
diidentifikasi sebagai pengawal Hashemi mengaitkan wakil presiden
tersebut dengan pembunuhan-pembunuhan dan serangan.
Surat perintah penangkapan itu ditandatangani oleh lima hakim, kata Daham.
Puluhan
pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa
pekan setelah pengumuman itu, namun tidak jelas berapa orang yang kini
ditahan.
Hashemi, yang membantah tuduhan tersebut, bersembunyi di
wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, dan para pemimpin Kurdi menolak
menyerahkannya ke Baghdad. Pemerintah Kurdi bahkan mengizinkan Hashemi
melakukan lawatan regional ke Qatar, Arab Saudi dan Turki.
sumber : antaranews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar